Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru saja meluncurkan program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs), menggantikan program sebelumnya Millennium Development Goals (MDGs) yang akan selesai pada akhir tahun 2015.
SDGs tersebut akan otomatis berlaku bagi negara-negara maju dan berkembang untuk 15 tahun ke depan.
Tujuan dari agenda baru PBB tersebut tidak berbeda jauh dari program sebelumnya, yang di antaranya mengakhiri kemiskinan, menjamin kehidupan sehat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim.
The Guardian menulis 7 alasan mengapa SDGs akan jauh lebih baik dari MDGs, yakni:
- SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan program-programnya. MDGs sebelumnya dibuat oleh anggota negara OECD dan beberapa lembaga internasional. Sementara SDGs dibuat secara detail dengan negosiasi internasional yang juga terdiri dari negara berpendapatan menengah dan rendah.
- Sekarang, sektor swasta juga akan memiliki peran yang sama, bahkan lebih besar.
- MDGs tidak memiliki standar dasar hak asasi manusia (HAM). MDGs dianggap gagal untuk memberikan prioritas keadilan yang merata dalam bentuk-bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM, yang akhirnya berujung kepada masih banyaknya orang yang terjebak dalam kemiskinan. Sementara SDGs dinilai sudah didukung dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip HAM yang lebih baik.
- SDGs adalah program inklusif. Tujuh target SDG sangat eksplisit tertuju kepada orang dengan kecacatan, dan tambahan enam target untuk situasi darurat, ada juga tujuh target bersifat universal dan dua target ditujukan untuk antidiskriminasi.
- Indikator-indikator yang digunakan memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat sipil.
- PBB dinilai bisa menginspirasi negara-negara di dunia dengan SDGs.
- COP21 di Paris adalah salah satu kesempatan untuk maju.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia menagih komitmen pemerintah melaksanakan SDGs pascapenandatangan di New York dalam Sidang Umum PBB (25-27 September 2015) lalu.
“Presiden Joko Widodo harus memimpin langsung implementasi SDGs sebagai bentuk keseriusan pemerintah,” kata Direktur Program Transparansi Internasional Indonesia, Muhamad Ilham Saenong, seperti yang dikutip Republika Online, Kamis (8/10/2015).
Ia menilai jika implementasi di bawah Bappenas, seperti yang disampaikan pemerintah selama ini, pelaksanaan SDGs tidak akan berhasil karena Bappenas merupakan lembaga teknis perencanaan pembangunan. Untuk memperkuat komitmen itu, Presiden perlu mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) mengawal SDGs.
Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Millenium Development Goals (MDGs) yang akan berakhir pada 2015 belum berhasil mencapai target.
“Ketidaksetaraan dan kemiskinan menjadi masalah global hingga kini. Bahkan sejumlah tantangan baru muncul seperti kesenjangan energi, infrastruktur, pola konsumsi, keterbatasan produksi, dan perubahan iklim,” kata Jusuf Kalla, dalam pidato KTT Pengesahan Agenda Pembangunan Pasca-2015 di Markas Besar PBB, New York, seperti dalam siaran pers yang diterima Tempo.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan upaya dan tanggung jawab dalam melaksanakan agenda pembangunan yang baru, capaian Indonesia dalam agenda pembangunan global, dan pentingnya memperkuat kemitraan dalam agenda pembangunan global.
Selain itu, perencanaan pembangunan nasional telah disesuaikan dengan agenda pembangunan global. “Indonesia telah berhasil menurunkan presentase kemiskinan hingga setengahnya, sesuai target MDGs,” kata dia.
Artikel ini bersumber dari beritagar.co.id