Kesulitan birokrasi yang dialami oleh Research In Motion (RIM), produsen smartphone Blackberry dalam menjalankan bisnis di Indonesia, khususnya mengenai pengenaan PPnBM alias pengenaan pajak lebih tinggi karena memproduksi barangnya di Malaysia, sebetulnya bisa dihindari.

Seperti yang dilansir dari headline situs berita Vivanews, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan telah menyatakan bahwa jika RIM mau bekerjasama, pemerintah akan bersedia untuk memberikan insentif pada produsen asal Kanada tersebut.

“Masalah Blackberry sebetulnya simpel. Bersama Depkominfo, saya sudah bertemu dan menjelaskan posisi mereka,” jelas Gita saat diwawancara Vivanews (4/01). “Beberapa kali mereka menyampaikan niat untuk membangun pabrik di Indonesia, tapi cuma lisan saja, bukan tertulis.”

Gita menyebutkan, pembicaraan tersebut dilakukan karena Blackberry menganggap Indonesia nyaris sebagai harapan satu-satunya bagi bisnis mereka. “Di Cina dan India mereka menabrak tembok. Pangsa pasarnya turun, saham turun dan nilai kapitalisasinya juga menurun,” ungkap Gita.

Di Indonesia, mereka berhasil menjual 4-5 juta unit Blackberry dan jumlah ini akan terus meningkat di masa depan. “Sayangnya mereka ternyata sudah melakukan pembicaraan dengan sebuah perusahaan di Singapura bahwa mereka membuka fasilitas produksi di Malaysia dengan sistem outsourcing. Ini cara cerdik, tapi tidak benar,” kata Gita.

Akhirnya, menurut Gita, ketika bertemu dengan Menteri Perdagangan Kanada, pihaknya menyatakan bahwa ini bukanlah masalah antar pemerintah, tapi lebih kepada manajemen perusahaan. “Kita tunggu saja tindakan korporasi mereka,” kata Gita.

“Saya percaya azas insentif dan disinsentif. Kalau mereka mau bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, kita akan berikan insentif. Saya bisa berikan tax holiday,” lanjut Gita. “Saya bicara sebagai kepala BKPM. Karena investasi RIM diatas Rp. 1 Triliun, sangat memungkinkan untuk diberi tax holiday. Peraturan itu ada di Departemen Keuangan dan di Pemerintah. Karena ini semangat padat karya; hilirisasi industri,” ucapnya.

Baca juga  6 Strategi Ini Akan Membuat Perusahaan Anda Sustain

Meski demikian, jika RIM tidak bersedia bekerjasama, Kementrian Perdagangan Indonesia akan mengambil sikap-sikap yang dikategorikan sebagai disinsentif. Kata Gita, hal itu dilakukan untuk mencegah barang yang diproduksi di luar negeri tidak bisa masuk dengan mudah, seperti yang terjadi saat ini. (sumber: Vivanews)