Melalui tol langit pemerintah terus membangun konektivitas digital untuk menghubungkan seluruh pelosok nusantara. Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan konektivitas digital dan talenta digital diupayakan melalui berbagai program.

“Penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah SATRIA, pembangunan menara-menara BTS, program Digital Talent Scholarship, dan Gerakan Nasional Literasi Digital,” ujar Presiden dalam siaran pers. Menurut Kepala Negara, pembangunan konektivitas itu bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata namun juga untuk mempercepat pelayanan pendidikan, untuk mempercepat layanan kesehatan, untuk mendukung sinergi budaya nusantara dan tentu saja untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia.

Presiden menambahkan, transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan. Namun, transformasi tersebut harus mewujudkan kedaulatan dan kemandirian digital yang menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan transformasi digital di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden meminta agar transformasi ini harus diimplementasikan dengan mendorong penggunaan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), pemakaian produk dalam negeri, serta mendorong penguasaan teknologi digital mutakhir oleh semua anak bangsa.

Kepala Negara berharap agar transformasi digital menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. “Saya berharap agar Program Konektivitas Digital 2021 menjadi momentum penting yang bisa menghubungkan bangsa Indonesia dengan teknologi baru, dengan pola pikir baru, dengan mindset baru, dengan kesempatan bisnis global baru, dan dengan masa depan baru menuju Indonesia maju,” tandasnya.

Akses Daerah 3T

Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi BAKTI Kominfo bersama para mitra penyedia terpilih menandatangani kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Menurut Menteri Kominfo, proyek tersebut terdiri dari pembangunan BTS di 4.200 desa dan kelurahan pada tahun 2021 dan 3.704 desa/kelurahan pada tahun 2022 yang melengkapi seluruh desa dan kelurahan wilayah 3T dengan sinyal internet 4G.

Baca juga  Maret 2021, PMI Indonesia Capai Rekor Tertinggi

“Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung tahun anggaran tahun 2021 sampai dengan 2024, yang terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah Rp.28,3 triliun yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation (USO), sebagian dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo, dan Rupiah Murni (RM),” jelasnya.

Kontrak Paket 1 dan Paket 2 yang telah ditandatangani pada 29 Januari 2021 antara Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data dengan BAKTI kominfo dengan total nilai kontrak sebesar Rp.9,5 triliun. “Sedangkan saat ini, kita akan menyaksikan penandatanganan kontrak Paket 3, 4, dan 5 oleh konsorsium PT Aplikanusa Lintasarta, Huawei, dan PT SEI untuk Paket 3, serta IBS dan ZTE untuk Paket 4 dan Paket 5 dengan total nilai kontrak Rp.18,8 triliun,” tandasnya.

Selanjutnya, Menteri Kominfo menjelaskan mengenai proyek pembangunan Satelit Multifungsi SATRIA-1 yang dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah memasuki tahap pemenuhan pembiayaan proyek.

Menurutnya, proyek kerja sama dengan PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) ini menggunakan teknologi High Throughput Satellite (HTS) produksi Thales Alenia Space (TAS) dari Prancis, dengan rocket launcher produksi Space-X, yaitu Falcon 9-5500 dari Amerika Serikat.

Capital expenditure proyek ini sebesar 545 juta Dollar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp7,68 triliun, yang terdiri dari porsi ekuitas sebesar 114 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,61 triliun dan porsi pinjaman sebesar 431 juta dolar AS atau setara dengan Rp6,07 triliun,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian Kominfo, menurut Menteri Johnny, juga akan meluncurkan Satelit SATRIA-1 akan digunakan untuk penyediaan akses internet bagi 150 ribu titik layanan publik yang belum tersedia akses internet dari total 501.112 titik layanan publik di Indonesia. Fasilitas internet pada 150 ribu titik layanan publik tersebut terdiri dari 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 sekolah dan pesantren, 47.900 kantor desa dan kelurahan, dan 4.500 titik layanan publik lainnya. Dengan total kapasitas transmisi satelit sebesar 150 Gbps, maka setiap titik akan mendapatkan kapasitas dengan kecepatan sebesar 1 Mbps. Sesuai jadwal yang disepakati Satelit SATRIA-1 diharapkan dapat beroperasi pada Kuartal III tahun 2023.