PT Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II (persero) sepakat menghapus pungutan  airport tax di bandara-bandara di seluruh Indonesia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengungkapkan hal itu juga sudah didukung  Kementerian Perhubungan dengan telah mengeluarkan aturan mengenai penghapusan penarikan airport tax di berbagai bandar udara di seluruh Indonesia.

“Aturannya keluar 3 hari lalu, semua penerbangan masukkan airport tax ke harga tiket, jadi perusahaan yang setor ke Angkasa Pura,” kata Menteri BUMN Dahlan Iskan di Jakarta, Kamis (11/9/2014) seperti dikutip liputan6.com.

Hal itu dikatakan perlu dilakukan mengingat di dunia internasional sistem airport tax langsung dimasukkan ke dalam harga tiket sehingga  tidak memberatkan para calon penumpang.

Dengan dikeluarkannya peraturan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut maka bandara-bandara yang berada di bawah pengelolaan swasta juga wajib menerapkan hal serupa.

Namun demikian, seperti dikutip Antaranews.com, mulai 1 Oktober mendatang maskapai penerbangan Garuda Indonesia akan menghapus airport tax dari harga tiket yang harus dibayarkan oleh penumpang. Hal ini disampaikan oleh General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Semarang Flora Izza.

“Mulai tanggal tersebut penumpang Garuda Indonesia akan langsung membayarkan airport tax ke Angkasa Pura, sedangkan biaya tiket yang harus dibayarkan oleh penumpang ke Garuda Indonesia disesuaikan dengan biaya perjalanan riil,” ujarnya di Semarang.

Mengapa Garuda Indonesia malah akan memisahkan biaya airport tax dari tiket?

Pemberlakuan pemisahan passenger service charger (PSC) atau airport tax dari harga tiket ini, diakui PT Garuda Indonesia, karena pihaknya selama dua tahun selalu menombok Rp 2,2 miliar per bulan.

“Garuda harus mengeluarkan biaya tambahan yang seharusnya tidak perlu dilakukan sebesar Rp 2,2 miliar per bulan,” ujar VP Corporate Communications Garuda Pujobroto setelah menggelar konferensi pers di Jakarta, seperti dikutip Kompas.com.

Baca juga  Wajib Tahu, Mengapa Kompetisi Inovasi Penting bagi Perusahaan?

Kerugian yang dialami Garuda, menurut Pujo, disebabkan karena tidak adanya penyelarasan airport tax pada tiket bagi penerbangan internasional. Saat ini penerapan kebijakan itu hanya pada penerbangan domestik.

Selain itu, menurut dia, ketidakselarasan semua maskapai menerapkan aturan yang sama juga menjadi penyebab adanya pandangan bahwa harga tiket Garuda relatif mahal oleh masyarakat.

Sementara itu, Kepala Project Dedicated Terminal Garuda Andi Rivai mengatakan, sistem airport tax yang menyatu dengan tiket saat ini tidak terintegrasi dengan negara-negara lain. “Hanya berlaku pada penerbangan domestik Garuda dan tidak libatkan International Air Transport Association  (IATA),” kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia, kebijakan pemisahan dua item tersebut merupakan langkah yang sudah tepat. Garuda pun meminta agar Angkasa Pura benar-benar segera menyiapkan sistem penyelarasan airport tax pada tiket bagi semua maskapai sesuai standar IATA.

Adanya perbedaan pendapat antar BUMN terkait

Sebelum akhirnya Garuda Indonesia resmi memberlakukan penghapusan airport tax dari tiketnya pada 1 Oktober nanti, sejak beberapa minggu lalu, memang sudah ramai terdengar bahwa PT Garuda Indonesia Tbk dan anak usahanya Citilink dikabarkan bakal kembali memisahkan airport tax dari tiket lantaran ada perbedaan pendapat antara maskapai BUMN itu dan pengelola bandara, yakni PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II.

Selama ini, dua maskapai itu menyatukan airport tax dengan tiket sehingga penumpang tidak harus repot-repot membayarnya terpisah.

Begitupun yang diungkapkan Dahlan, ia mengakui bahwa pihaknya sering menerima keluhan dari wisatawan asing tentang keberadaan banyak pungutan yang harus dibayarkan para calon penumpang pesawat.

Namun, belakangan muncul kabar ada ketidaksepahaman diantara BUMN yang bergerak di bidang aviasi tersebut.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, juga menuliskan di wall Facebook-nya bahwa hal itu dipicu oleh tidak adanya kesepakatan di antara BUMN tersebut.

Baca juga  7 Fakta Menarik dari Metode Inovasi Design Thinking

Dunia penerbangan nasional kembali mengalami kemunduran ketika Passenger Service Charge / Airport tax pnp Garuda kembali dibayar terpisah tdk termasuk harga tiket. Sama seperti tiket airline lain per 1 Oktober 2014, paska tdk adanya kesepakatan dgn Angkasa Pura 1 dan 2. Ironisnya Menteri BUMN tdk sanggup mengatasi ini,” tulis Agus Pambagyo seperti dikutip Kompas.com.

Sementara itu, AP II beberapa waktu lalu mengisyaratkan mengenai adanya ketidaksepakatan terkait airport tax yang digabung dengan tiket. Hal itu terlihat dari penyataan Direktur Keuangan AP II Lourensius Manurung, yang meminta agar maskapai jujur jika peraturan penggabungan biaya airport tax ke dalam harga tiket diterapkan. Pasalnya, menurut AP II, biaya airport tax akan masuk ke kas maskapai terlebih dahulu sebelum disetor ke AP II.

Sementara itu, mendengar kabar akan diberlakukannya aturan resmi pemisahan airport tax ke dalam tiket yang akan dilakukan oleh PT Garuda Indonesia, Menteri BUMN Dahlan Iskan secara tegas mengkritik hal tersebut. Menurut dia, airport tax belum menyatu ke tiket itu, membuat situasi di bandara seperti kehidupan primitif. “Belum disatukannya itu kan negara kita jadi sangat primitif sekali, kita kalau ke negara lain sangat gampang,” ujar Dahlan.***

Dari berbagai sumber

Bagaimana menurut anda, mengapa Garuda malah mengambil langkah yang “melawan arus” dengan menghapus airport tax dari tiket mereka?

Apakah anda juga sepakat dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menganggap situasi di bandara akan seperti kehidupan primitif jika biaya airport tax tidak dimasukkan bersama dengan harga tiket?

Jangan ragu untuk sampaikan komentar anda di kolom Leave a Reply di bawah ini!