Melalui peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah telah menetapkan pengembangan kawasan industri terintegrasi sebagai salah satu langkah strategis untuk mendukung implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air.

“Kawasan industri terpadu dengan penyediaan berbagai infrastruktur penunjang, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan-perusahaan di lokasi tersebut. Hal ini mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi di dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Halal Bihalal dan Peringatan HUT Ke-30 Himpunan Kawasan Industri (HKI) di Jakarta, Kamis (28/6).

Menperin menyampaikan, guna menopang akselerasi pelaksanaan Making Indonesia 4.0, kawasan industri perlu melengkapi sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan di era digital saat ini, sehingga efektivitas rantai pasok manufaktur nasional perlu ditingkatkan agar lebih berdaya saing global. “Fasilitas tersebut, antara lain Smart Logistic System, Smart Permit System, dan Smart Environmental Control,” tuturnya.

Di samping itu, menurut Airlangga, pembangunan kawasan industri turut berkontribusi cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara, di antaranya melalui investasi yang masuk dan penyediaan lapangan kerja. “Efek berantai positif ini tentu akan menguatkan ekonomi kita karena bisa mendongkrak pertumbuhan sektor industri sebagai upaya pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, dalam inisiatif Making Indonesia 4.0, pemerintah telah memilih lima sektor manufaktur yang akan diutamakan pengembangannya pada tahap awal dalam memasuki revolusi industri keempat. Kelima sektor itu, yakni industri otomotif, elektronika, kimia, tekstil serta makanan dan minuman. Implementasi industri 4.0 ini juga akan memberikan dampak perubahan baru terhadap pendekatan dan kemampuan di sektor industri untuk membangun sistem produksi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan 10 agenda prioritas berdasarkan Making Indonesia 4.0. Dalam jangka pendek, akan dilakukan tiga langkah strategis. Pertama, menyediakan insentif fiskal yang lebih menarik dan memiliki kepastian.

“Misalnya, pemberian insentif fiskal seperti tax holiday kepada industri pionir yang memiliki eksternalitas positif yang besar, baik yang melakukan investasi baru maupun investasi dalam rangka perluasan,” jelas Airlangga.

Langkah kedua, memperbaiki tata cara perizinan baik yang dilakukan di tingkat pusat maupun di daerah. Saat ini sudah disiapkan tata cara perizinan dengan menggunakan mekanisme Online Single Submission (OSS). Dan, langkah ketiga yang diperlukan adalah akselerasi pendidikan dan pelatihan dasar berbasis kompetensi termasuk pengembangan pendidikan vokasi.

“Konsep Making Indonesia 4.0 juga meliputi pengembangan perwilayahan industri untuk mendorong kemajuan ekonomi kita,” tegas Menperin.

Seluruh kawasan industri baik yang ada di Jawa maupun luar Jawa harus terkoneksi dengan baik. Hal ini bermanfaat untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing.

 

sumber: kemenperin.go.id