Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya merilis data kemiskinan Indonesia yang sebelumnya sempat ditunda. Namun, data yang dikeluarkan BPS justru menimbulkan berbagai persepsi dan menciptakan polemik di tengah masyarakat karena dianggap tidak relevan dengan fakta yang ada.
Data Kemiskinan Indonesia Terbaru
Berdasarkan data yang dirilis BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia terlihat menurun dari data periode sebelumnya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 terdapat 23,85 juta atau sekitar 8,74 persen dari total penduduk Indonesia, menurun 0,10 persen dari data September 2024 lalu sebanyak 24,06 juta atau 8,57 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia.
Penghitungan hasil tersebut didasari oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Maret 2025 yang mengacu pada jumlah pengeluaran penduduk miskin atau standar Garis Kemiskinan.
BPS menetapkan Garis Kemiskinan Indonesia sebesar Rp 609.160,00 per kapita. Terdapat kenaikan jika dibandingkan data Garis Kemiskinan pada September 2024 lalu, sebesar 2,34 persen.
Presiden Prabowo Subianto pun menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia menurun dibanding periode sebelumnya saat menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 20 Juli di Solo.
“Kepala BPS lapor ke saya angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun,” kata Prabowo dikutip dari Tempo.
Polemik dibalik Penurunan Jumlah Kemiskinan Indonesia
Penurunan jumlah penduduk miskin itu dianggap perlu diteliti lebih dalam dan tidak bisa langsung ditelan mentah-mentah. Apalagi jika melihat kondisi saat ini, di mana isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sedang marak terjadi.
“Karena meskipun angka secara nasional turun, gambaran nyatanya tidak sesederhana itu. Penurunan ini sepenuhnya ditopang oleh perdesaan, sementara kemiskinan di kota justru naik,” jelas Peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet dilansir dari Tirto.
Sebab jumlah penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan dari 11,34 persen pada September 2024 menjadi 11,03 persen pada Maret 2025. Berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin di perkotaan yang justru mengalami kenaikan menjadi 6,73 persen pada Maret 2025 dari 6,66 persen pada September 2024.
Hal ini cukup menerangkan alasan mengapa jumlah penduduk miskin Indonesia menunjukkan grafik penurunan di tengah isu badai gelombang PHK.
Selain itu, rilis data BPS turut menuai polemik karena dianggap menggunakan acuan yang tidak relevan. BPS menggunakan PPP 2017 sebagai panduan penetapan garis kemiskinan dengan ketentuan: mereka yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah 2,15 dollar Amerika Serikat (AS) per hari. Peraturan itu dinilai sudah tidak sesuai karena Bank Dunia telah merilis peraturan terbaru yakni PPP 2021 yang menaikkannya menjadi 3,00 dolar Amerika Serikat (AS) per hari.
Esther Sri Astuti selaku Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), pun menganggap standar kemiskinan yang digunakan BPS terlalu rendah.
“Garis kemiskinan disesuaikan dengan upah minimum regional, biasanya sedikit di bawah UMR, atau sesuai dengan standar internasional (Bank Dunia),” imbuhnya dilansir dari Kompas.
Masyarakat sebelumnya sempat menaruh atensi pada perbedaan angka yang dirilis antara BPS dan Bank Dunia di tahun 2024 lalu. Bank Dunia merilis 60,3 persen atau sekitar 171,8 juta jiwa penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan BPS menyebutkan data kemiskinan sebesar 8,57 persen atau 24,06 juta jiwa dari keseluruhan penduduk Indonesia.