Krisis iklim yang terjadi saat ini menunjukkan kondisi lingkungan yang semakin rentan. Perubahan pola cuaca ekstrem, meningkatnya suhu bumi, dan mencairnya es di kutub merupakan fenomena yang menunjukkan bumi butuh bantuan untuk pulih. Konsumsi energi berlebih, emisi karbon, serta deforestasi yang terus meningkat semakin mempercepat kerusakan ekosistem.
Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada daratan. Sekitar 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Hal ini sangat menguntungkan karena bisa dimanfaatkan untuk menciptakan karbon biru sebagai salah satu solusi dari krisis iklim yang melanda.
Apa itu Blue Carbon?
Blue carbon atau karbon biru adalah perumpamaan yang dipakai dalam proses penyerapan emisi karbon yang disimpan lalu dilepaskan oleh ekosistem pesisir dan laut. Karbon biru erat kaitannya dengan kemampuan ekosistem laut seperti rawa-rawa, mangrove, dan lamun dalam memproses karbon di dalam biomassa dan tanah.
Terdapat banyak sekali manfaat blue carbon. Singkatnya, ekosistem pesisir dan laut dapat menampung hal negatif (karbon) dan melepaskannya menjadi positif (karbon biru). Hal ini bisa menjadi solusi dari masalah yang ditimbulkan karbon itu sendiri, seperti menyerap gas rumah kaca yang dihasilkan karbon.
Selain itu, blue carbon juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat pesisir, seperti menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas air, dan memberikan perlindungan pada daerah pesisir dari bencana alam seperti longsor dan tsunami.
Tantangan dan Upaya Penggunaan Blue Carbon
Namun, saat ini ekosistem blue carbon yang seharusnya dijaga tengah terancam. Menurut National Geographic Indonesia, laju kerusakan ekosistem ini tergolong sangat cepat, diperkirakan antara 340.000 hingga 980.000 hektar ekosistem hilang setiap tahunnya.
Jika ekosistem ini punah, karbon yang tersimpan dapat berubah bentuk menjadi karbon dioksida lagi ketika terlepas di udara. Hal tersebut justru akan semakin memperparah kondisi iklim. Maka dari itu, diperlukan kerja sama dari banyak pihak seperti masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dalam menciptakan ekosistem laut yang dapat mendukung terciptanya karbon biru. Upaya reboisasi di sekitar pesisir juga dapat diterapkan untuk memperluas jangkauan penyebaran karbon biru.
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muhammad Yusuf, juga mengatakan upaya menghasilkan karbon biru di ekosistem laut Indonesia dapat menghadirkan potensi hubungan timbal balik antar negara penghasil emisi.
“Berapa besarnya upaya yang kita lakukan itu untuk bisa menyerap emisi itu bisa dikuantifikasi dan dapat menjadi barter kita dengan negara-negara penghasil emisi yang tidak punya yang tadi (karbon biru). Jadi, kita sebenarnya lebih mengandalkan penyerapan emisi dari ekosistem tadi. Jadi, potensinya cukup besar,” kata Yusuf dilansir dari Antaranews.com.
Kementerian Kelautan dan Perikanan diketahui telah merilis Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun sebagai salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan potensi karbon biru dan perubahan iklim. Profil tersebut adalah bentuk kerja sama KKP dan Badan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Program Pembangunan. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon untuk memaksimalkan karbon biru. Tak hanya itu, pemerintah juga berniat menyertakan sektor kelautan dan karbon biru menjadi bagian dari target Nationally Determined Contribution (NDC) atau target kontribusi nasional.