Kondisi ekonomi nasional Indonesia saat ini, sedang menghadapi tantangan berat. Meskipun pertumbuhan ekonomi masih tercatat positif, sejumlah indikator menunjukkan tekanan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu tanda paling nyata adalah melemahnya nilai tukar rupiah dan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini tentunya, memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari dan stabilitas sektor usaha.
Dalam beberapa bulan terakhir, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah. Per tanggal 26 Juni 2025, rupiah berada di kisaran Rp16.250–Rp16.300 per dolar AS. Angka ini sempat menembus batas psikologis dan menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap mata uang Indonesia, cukup dalam.
Pelemahan rupiah dipicu oleh tekanan luar dan dalam negeri. Kenaikan suku bunga acuan The Fed membuat dolar AS diburu investor, memacu arus modal keluar dari Indonesia. Di sisi lain, konflik geopolitik dan krisis energi juga memperburuk status global. Dari dalam negeri, tekanan datang dari defisit transaksi berjalan, inflasi, dan ketergantungan impor, hingga ketidakpastian kebijakan yang membuat investor ragu menanamkan modalnya.
Daya Beli Masyarakat Ikut Tertekan
Tekanan ekonomi akibat melemahnya rupiah secara langsung menurunkan daya beli masyarakat. Harga barang-barang impor naik, biaya produksi meningkat, dan inflasi mulai merangkak naik. Bahkan pada awal 2025, terjadi deflasi yang justru menandakan lemahnya konsumsi masyarakat, bukan keberhasilan pengendalian harga. Banyak rumah tangga menahan belanja, baik kebutuhan primer maupun tersier, sehingga permintaan barang dan jasa melemah.
Tekanan itu juga benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha, terutama di sektor manufaktur. Harga bahan baku impor yang melonjak membuat biaya produksi membengkak. Di sisi lain, daya beli masyarakat yang melemah menyebabkan permintaan produk menurun. Kondisi ini membuat banyak perusahaan berada dalam posisi sulit. Tak sedikit yang akhirnya harus mengambil keputusan pahit dengan merumahkan karyawan.
Di awal 2025, SEA Today, sebuah media di bawah PT Metra Digital Media, melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah pegawainya akibat dari pengurangan program siaran. Kompas TV juga dilaporkan memangkas sekitar 150 karyawan. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyebut pihaknya menerima laporan PHK dari berbagai perusahaan media lainnya.
Sementara itu, sektor manufaktur juga terpukul keras. Melansir dari Tempo, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit sejak Oktober 2024 dan telah melakukan PHK pada 11.025 pekerja secara bertahap sejak Agustus 2024 hingga Februari 2025. PT Yamaha Music Indonesia di Cibitung juga melakukan PHK terhadap 400 buruh, dan sekitar 700 buruh lainnya kehilangan pekerjaan di Jakarta.
Dikutip dari Tempo, Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Anton Agus Setyawan, mengungkapkan bahwa, “Pada awal 2025, hampir 14.000 pekerja formal kehilangan pekerjaan akibat penurunan di sektor manufaktur. Hal ini mempengaruhi pendapatan rumah tangga dan akhirnya menurunkan daya beli masyarakat.”
Sektor lain seperti perdagangan dan jasa pun tak luput dari imbasnya. Omzet turun drastis, pelanggan berkurang, dan aliran uang makin terseok. Bagi banyak pelaku usaha, situasi ini seperti berjalan di atas seutas tali sambil menjaga keseimbangannya agar tidak jatuh.
Upaya pemerintah dan dunia usaha
Di tengah tekanan ekonomi dan melemahnya nilai tukar rupiah, pelaku usaha berusaha bertahan dengan berbagai strategi. Mereka melakukan efisiensi biaya, memperluas lini produk, hingga mengganti bahan baku impor dengan bahan lokal demi menekan ongkos produksi.
Pemerintah memberi stimulus fiskal terbatas guna menjaga daya beli dan menekan potensi PHK. Dorongan terhadap penggunaan produk dalam negeri juga terus digencarkan untuk memperkuat sisi konsumsi dan produksi nasional.
Bank Indonesia (BI), sebagai otoritas moneter, telah menjalankan sejumlah langkah konkret. Dilansir dari Kompas.id dan Liputan6.com, BI melakukan triple intervention untuk menahan tekanan terhadap rupiah. Langkah ini meliputi intervensi langsung di pasar valas spot, transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Sepanjang tahun 2024, pembelian SBN oleh BI tercatat mencapai Rp178,4 triliun dan masih akan terus dilanjutkan di 2025.
Sejumlah langkah tambahan juga ditempuh, seperti pengelolaan cadangan devisa yang lebih aktif serta pengawasan utang valas korporasi. Namun, efektivitas semua kebijakan ini tetap bergantung pada stabilitas makro dan kepercayaan pasar.