Dengan angka pemudik yang tiap tahun terus meningkat, salah satu perusahaan layanan penumpang milik pemerintah PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) akhirnya mulai memperbaiki proses di sistem administrasinya, yaitu dengan mengembangkan tiket bersistem barcode.
Seperti dilansir laman ANTARA News, sistem barcode yang akan dikembangkan Pelni ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terpadu kepada pengguna angkutan laut.
“Dengan barcode, penumpang kapal akan terdata satu persatu dan bersistem one man one seat atau satu penumpang satu tempat duduk,” kata Kepala Operasional PT Pelni Pelabuhan Tanjung Priok, Martin Heryanto kepada Antara di Jakarta, Sabtu.
Untuk kedepannya, kata Martin, Pelni akan berusaha mengaplikasikan sistem ini kepada seluruh kapal penumpang yang dimiliki.
“Nantinya, seluruh tiket kapal Pelni akan seperti pesawat yang memiliki barcode dan harus sesuai antara nama di kartu identitas, tiket, dan kursi penumpang,” katanya.
Masih menurut Martin, hal ini akan menambah kenyamanan penumpang kapal laut.
“Tidak akan rebutan tempat lagi, karena semua sudah dibagi dan terdata,” katanya.
Namun demikian, aplikasi tiket bersistem barcode ini masih dalam tahap uji coba yang dilakukan pada KM Kelud dengan rute Tanjung Priok – Tanjung Balai – Batam – Belawan.
“KM Kelud dipilih sebagai percobaan karena rutenya yang pendek,” terang Martin.
Petugas Bagian Biro Teknologi Informasi Pelni, Remon Pardomuan menambahkan, hingga saat ini Pelni masih mempersiapkan alat, jaringan bahkan tata letak di tiap-tiap kapal untuk mengaplikasikan sistem tersebut.
“Banyak hal yang harus dipersiapkan, uji coba di KM Kelud juga untuk mengukur kemampuan kami dalam melaksanakan sistem ini,” katanya.
Pelni sendiri memiliki target menambah kapal yang menggunakan tiket dengan sistem barcode untuk penumpang dalam waktu dekat.
“Kemungkinan akan menyusul KM Sinabung karena tata letak kabin yang mirip dengan KM Kelud, mudah-mudahan siap tahun ini,” katanya.
Remon juga mengatakan, kapal-kapal yang diprioritaskan untuk mengaplikasikan sistem barcode ini adalah kapal yang mendapatkan “Public Service Obligation” (PSO) dari pemerintah.
“Untuk awalnya kami memprioritaskan yang mendapatkan PSO,” katanya.***RR/RW