Ekonomi Digital nampaknya berdampak pada sistem dan proses birokrasi pemerintahan. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama BRI mulai mengembangkan aplikasi administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi. Nantinya sistem tersebut diharapkan mampu memudahkan tatakelola aparatur sipil negara.

BRI menjadi mitra yang strategis, lantaran telah memanfaatkan digital office. Tak heran jika bank tersebut memiliki porses bisnis yang efisien dan cepat. Pun mulai meninggalkan sistem manajemen berbasis kertas.
Kerja sama dua lembaga meliputi kesepakatan penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan, pengembangan manajemen pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi serta kerjasama di bidang lain yang saling memberikan manfaat kedua belah pihak.

[cpm_adm id=”11784″ show_desc=”no” size=”medium” align=”left”]

Sebagai informasi, sampai saat ini BRI memiliki lebih dari 10 ribu jaringan kerja konvensional, 8 ribu lebih merupakan jaringan mikro, termasuk BRI dan Teras BRI keliling. Didukung oleh lebih dari 985 kantor kas, 606 kantor cabang pembantu, 467 kantor cabang, serta 19 kantor wilayah yang kesemuanya terhubung secara real time online.

Selain itu BRI juga memiliki jaringan e-channel sejumlah 229.666 unit electrinic data capture serta lebih dari 23 ribu ATM. Kolaborasi digital akan mewujudkan sinergi antara lembaga penyelenggaran manajemen sipil Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Arsip Nasional RI, Lembaga Administrasi Negara dan PT Taspen (Persero).

Sebuah sinergi yang mampu menciptakan tata laksana birokrasi dan layanan yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. []

Baca juga  Mengapa "Resep Sukses" Saja Tidak Cukup untuk Membawa Perubahan