PT KAI dalam kepemimpinan Ignatius Jonan, memang terus berupaya melakukan perbaikan. Baik dari segi operasionalnya maupun layanannya. Semua itu dilakukan demi terus meningkatkan kepuasan pengguna transportasi kereta api.
Apa saja perbaikan yang dilakukan PT KAI baru-baru ini?
Rencana Penertiban Lahan Bawah Jalur Layang Kereta Api
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyepakati penertiban lahan kereta di bawah jalan layang kereta api di Jakarta.
Perjanjian kerja sama itu dilakukan antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwi Atmoko, dan Direktur Utama (Dirut) PT KAI Ignasius Jonan, di Balairung, Balaikota Jakarta seperti dikutip Kompas.com.
“Terima kasih atas kerjasama ini, sebuah sinergi yang baik antara kami bertiga untuk bisa mewujudkan Jakarta yang modern, tertata rapi, dan manusiawi,” kata Basuki.
Perjanjian kerjasama DKI dengan Kemenhub dan KAI itu terkait penertiban dan penataan lahan jalur kereta api di bawah jalan layang kereta api antara Stasiun Jakarta Kota-Stasiun Manggarai dan di lahan sejajar jalur kereta api di Jakarta.
Selama ini, banyak bangunan liar tanpa izin yang terbangun di atas lahan negara, termasuk lahan milik PT KAI. Basuki mengatakan, warga yang menetap di bangunan liar kawasan rel kereta api membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
Setelah dilakukan penertiban, pihaknya bakal melakukan penataan kawasan jalur kereta api dengan membangun jalan umum, jalan inspeksi, dan jalan kolektor.
“Kami juga akan membangun RTH (ruang terbuka hijau). Jangan lagi ada warga yang merasa kurang mendapat sosialisasi kalau rumahnya digusur. Mau enggak mau DKI harus tegas,” kata Basuki.
Penertiban dan penataan kawasan lahan di bawah jalur layang kereta api akan dilaksanakan secara bertahap. Proyek percontohannya ialah di lahan bawah jalan layang kereta api antara Stasiun Mangga Besar-Sawah Besar, Stasiun Jayakarta-Mangga Besar, dan sejajar rel di bawah jalan layang antara Stasiun Mangga Besar-Stasiun Jayakarta-Stasiun Mangga Dua.
Penerapan e-parking di Stasiun Jabodetabek
PT KAI melalui salah satu anak perusahaannya, PT Reksa Multi Usaha (Persero) yang bergerak dalam pengelolaan parkir, sudah menerapkan sistem parkir elektronik (e-parking Reska), khususnya saat ini di 23 stasiun yang berada di Jabodetabek. Nantinya, parkir di stasiun dapat dibayar menggunakan kartu uang elektronik (e-money) dan Kartu Multi Trip.
Jonan berpendapat sistem e-parking lebih efektif diterapkan di statsiun yang menjadi feeder, bukan stasiun kecil. “Saat ini 23 stasiun (sudah menggunakannya). Itu pun kami seleksi. Nanti bertahap, paling memungkinkan di Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta,” ujarnya.
“Nanti kami pikirkan, apakah juga bisa untuk luar Jabodetabek,” ujar Direktur PT KAI Ignatius Jonan, di Stasiun Bogor. Dia mengatakan sistem ini akan memudahkan para pengguna parkir di stasiun.
Bukan hanya sekedar menekan kebocoran (penyimpangan), menurut Jonan, sistem ini juga mengurangi antrean kendaraan yang akan keluar masuk lokasi parkir.
Jonan mencontohkan, area parkir di Stasiun Bogor setiap hari dipenuhi 6.000 hingga 7.000 sepeda motor. Selain itu, ada juga 1.500 mobil yang terparkir. Jika diberlakukan sistem tunai, akan membuat kendaraan mengantre lebih lama. Terlebih harus menyiapkan kembalian pembayaran.
Karena saat ini menurut Jonan, transaksi nontunai di PT KAI mencapai angka Rp 5 miliar hingga Rp 7 miliar. Jumlah ini masih kecil dibandingkan total transaksi tunai di PT KAI atau baru mencapai 30 persen. Sehingga, menurut Jonan untuk menaikkan nilai transaksi nontunai ini hingga ke kisaran 60 persen, agak sulit. Pasalnya, 40 persen sisanya yang difasilitasi PT KAI merupakan angkutan barang.
“Nah, dengan menggunakan e-parking ini hanya memerlukan waktu maksimal 7 detik,” ucap Jonan seperti dikutip liputan6.com.
Selain memberikan kemudahan bagi para pengguna parkir di stasiun, Jonan menyatakan penerapan sistem parkir elektronik ini juga merupakan bentuk dukungan PT KAI atas gerakan nontunai yang dicanangkan pemerintah pada Agustus lalu.
Sehingga, Jonan setuju bahwa aplikasi sistem e-parking ini menjadi salah satu upaya untuk menurunkan sirkulasi uang tunai.***
Dari berbagai sumber