Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara, Peneliti INDEF
Pemilu AS tinggal menunggu waktu sampai Joe Biden, calon presiden dari partai Demokrat diumumkan sebagai pemenang secara resmi. Namun, dalam hitungan hari, Biden telah mengubah banyak hal tentang arah kebijakan AS. Mulai dari perang dagang, isu lingkungan hidup, upah minimum, pinjaman pelajar, sampai kesetaraan gender dan masalah rasisme. Beberapa topik terkait kebijakan apa yang akan Biden jalankan bersama Kamala Harris pun kini semakin diminati publik.
Sejauh ini Indonesia diuntungkan dengan Bidenomics. Aliran dana asing mulai masuk ke pasar modal dan surat utang. IHSG melesat 6,4% dalam sebulan terakhir, sementara nilai tukar rupiah menguat ke 14.166 per dollar. Bahkan pengumuman BPS terkait pertumbuhan ekonomi kuartal ke III 2020 yang minus, tak menyurutkan investor untuk bertaruh di pasar Indonesia. Singkatnya, aliran hot money bersemangat ke aset yang lebih berisiko karena optimisme Bidenomics.
Menjadi sebuah pertanyaan bagaimana dampak lanjutan dari terpilihnya Joe Biden. Apakah Biden akan sama dengan Trump dimana program saat kampanye benar-benar akan dilaksanakan secara total? Perlu dicatat bahwa Trump yang diusung partai Republik mendorong Make America Great Again pada Pemilu tahun 2016, dan benar-benar secara serius melakukan perang dagang terbuka dengan berbagai negara, khususnya China. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan dinamikan kebijakan ekonomi Biden jika diasumsikan akan dijalankan sepenuhnya sesuai program kampanye.
Keynesian Campur Sayap Kiri
Anatole Kaletsky, seorang ekonom dalam opini di Project Syndicate mengungkapkan Biden sebagai sosok yang mengusung Keynesian. Dalam perspektif kebijakan ekonomi, pendekatan Keynesian berarti defisit anggaran yang lebih lebar, asalkan mencapai target penyerapan tenaga kerja yang optimal. Proyek-proyek pemerintah didorong sehingga pemulihan ekonomi AS semakin cepat. Keynesian mendapatkan tempat dalam sejarah ketika terjadi krisis atau resesi ekonomi di suatu Negara. Kritik terhadap kegagalan ekonomi neo-liberal dalam mengatasi krisis pandemi, memantapkan suara pendukung Biden bahwa diperlukan gagasan alternatif. Tapi Keynesian yang mana?
Apakah Keynesian akan berwajah seperti kebijakan ekonomi dibawah Obama? Bisa jadi terdapat beberapa kesamaan, misalnya terkait dengan jaminan kesehatan Medicare di era Obama akan dilanjutkan oleh Biden dengan alokasi anggaran yang lebih besar. Perlindungan pekerja dan tema kenaikan upah minimum federal juga sempat disuarakan Obama. Biden nampaknya masih memperjuangkan hal yang sama.
Sementara perbedaan terletak pada proyek infrastruktur yang akan terfokus pada pembangunan hijau atau Green New Deal di era Biden. Platform Green New Deal dipopulerkan oleh geng AOC (Alexandria Ocasio-Cortez) dan Bernie Sanders, atau geng sayap kiri di partai demokrat. Kunci pada pembangunan infrastruktur hijau termasuk energi terbarukan di AS seiring dengan kampanye Biden bahwa pendekatan lingkungan hidup berbalik 180 derajat dibanding Trump yang kontra terhadap sains atau “climate change denial”.
Hambatan Lingkungan
Ucapkan selamat tinggal pada energi fossil, dan selamat datang pada energi terbarukan. Seruan ini sering terdengar dalam kampanye Biden. Sebagai antitesis Trump yang pro terhadap energi fosil, karena didukung oleh perusahaan-perusahaan minyak skala raksasa. Apa implikasinya bagi Indonesia? Dalam jangka pendek, kemenangan Biden justru menaikkan harga minyak mentah dunia. Sejak 30 Oktober 2020, harga minyak WTI naik dari US$ 37,4 per barel menjadi US$43,8 per barel pada 11 November. Kenaikan harga minyak mentah lebih dipengaruhi oleh optimisme eksportir minyak karena stimulus AS yang besar jika Biden terpilih sebagai Presiden, dan akibat dari ekspektasi menurunnya tensi perang dagang antara AS dan China.
Tapi kenaikan minyak ini hanya berlanjut dalam waktu sangat singkat, pada 13 November harga minyak melorot lagi ke US$42,9 per barel. Turunnya harga minyak karena adanya pesimisme bahwa minyak menjadi energi yang diperlukan AS dalam jangka panjang. Biden menghentakkan dunia bahwa fosil bukan lagi opsi utama pemasok energi. Tinggal menunggu kapan Biden akan menurunkan kebijakan kongkrit terkait pengurangan ketergantungan pada bahan bakar dari fosil dan mulai mengimplementasikan program energi terbarukan-nya.
Dampak dari kebijakan pro lingkungan Biden terhadap Indonesia sangat nyata. Ekspor migas dari Indonesia ke AS meskipun tidak besar yakni hanya US$38,5 juta pada tahun 2019 tapi tetap mempengaruhi neraca dagang dan pasokan valas. Kebijakan pro lingkungan bisa jadi hambatan ekspor migas dalam jangka panjang alias semakin turun. Selain itu dari sisi investasi langsung perusahaan AS di Indonesia seperti Chevron, Exxon Mobil, Shell dan ConocoPhillips akan terpengaruh dari kebijakan AS. Tentu ini jadi tantangan serius bagi ketahanan energi Indonesia.
Dari komoditas ekspor perkebunan dampak kebijakan pro lingkungan yang diusung Partai Demokrat bisa hambat ekspor Sawit dan turunannya termasuk biodiesel. Hambatan non-tariff yang lebih ketat terkait sertifikasi lingkungan seringkali membuat pelaku usaha sawit di Indonesia kelabakan. Meskipun Indonesia sudah memiliki sertifikasi sendiri yakni ISPO (Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan) tapi jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki sertifikasi masih sedikit. Selain mendorong sertifikasi berkelanjutan, yang terpenting jangan sampai ada satu saja lahan yang dibakar karena akan mendorong pemerintah di negara maju melakukan peninjauan kembali kelayakan ekspor sawit, sekaligus tidak menutup kemungkinan sanksi bisa diberikan. Ini tentu merugikan seluruh pemain sawit di rantai pasok.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah kebijakan pro lingkungan Biden dapat berpengaruh terhadap gelombang regulasi diberbagai negara yang lebih ketat terkait masalah lingkungan. Beberapa waktu lalu Pemerintah Inggris mengeluarkan kebijakan terkait Due Dilligences atau uji kelayakan produk dari negara lain yang dianggap merusak hutan dalam pembukaan lahan. Pertanyaannya, seberapa siap pelaku usaha di Indonesia dengan arah angin kebijakan lingkungan hidup yang makin ketat?
Plus Minus Digital Bonanza
Perdebatan seru juga menyangkut kaitan Biden dengan perusahaan digital raksasa di AS. Tidak bisa dipungkiri perusahaan semacam Uber, Facebook, Google dianggap berada di balik kesuksesan Biden. Namun, AOC sebagai sayap muda partai Demokrat pendukung Biden yang diidentikan sebagai democratic-socialism mulai melakukan seruan untuk mengingatkan Biden terkait peran perusahaan digital di balik kemenangannya. Sementara di satu sisi kemenangan Biden dianggap sebagai angin segar bagi perusahaan digital karena akan mendapatkan support atau dukungan penuh dari Pemerintah.
Apa yang disebut sebagai Digital Bonanza atau booming ekonomi digital selama masa pandemi membuka pintu bagi investasi besar-besaran perusahaan digital di AS. Indonesia pun bisa kecipratan manfaatnya jika arah ekonomi digital semakin ekspansif. Kemudahan perusahaan startup di dalam negeri mendapatkan suntikan modal, sekaligus investasi dibidang infrastruktur teknologi dapat didorong. Bidenomics sejalan dengan pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Banyak kerjasama global yang dapat dijalin.
Tapi disisi yang lain, perlu dicermati kritik AOC terkait pengaruh perusahaan digital seperti Uber dkk terhadap perlindungan pekerja digital. AOC mengingatkan bahwa kemenangan Uber dalam kasus Prop 22. Eksekutif Uber berusaha mempengaruhi publik dan pembuat kebijakan di California. Dalam kasus tersebut, Uber bersama dengan Lyft, DoorDash dan Postmates berhasil memenangkan 58% suport untuk mengklasifikasikan pekerja di sektor transportasi online sebagai independent contractor alias mitra. Konsekuensi dari regulasi mitra adalah terputusnya perlindungan para supir di perusahaan Uber dari hukum ketenagakerjaan. Jadi AOC mengkhawatirkan apabila aturan terkait kemitraan akan diangkat menjadi kebijakan secara nasional, akan merugikan para pekerja digital karena tidak adanya perlindungan kerja, dan kepastian kerja yang layak.
Bagi perusahaan digital di Indonesia, tentu konsep sharing economy dan kemitraan sering digunakan untuk menurunkan biaya perlindungan pekerja. Regulasi di AS yang menjadi rujukan terlebih bagi perusahaan yang memiliki afiliasi dengan investasi asing dapat mempengaruhi regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.
Bidenomics secara umum dapat disimpulkan positif bagi perekonomian Indonesia, dengan beberapa catatan. Tergantung kesiapan dari Pemerintah dan juga pelaku usaha apakah mampu untuk memanfaatkan arah angin yang berubah di AS secara geopolitik dan ekonomi. Perlu di ingat, bukan hanya Indonesia yang melirik kesempatan emas Bidenomics, tapi ada banyak negara tetangga lainnya seperti Vietnam, Malaysia, bahkan Kamboja. Sejauh ini hasil dari perang dagang AS-China belum ada perusahaan dari AS yang relokasikan pabriknya ke Indonesia. Semoga gempita Bidenomics tidak hanya nyaring di pasar modal, tapi juga investasi langsung yang berkualitas. Indonesia saat ini telah mengesahkan UU Cipta Kerja, tapi penulis pesimis mundurnya perlindungan lingkungan hidup dan hak pekerja akan sesuai dengan arah Bidenomics.
Simak penjelasan langsung Bhima Yudhistira tentang “Ekonomi Indonesia di tahun 2021” dalam Economic Outlook 2021, OPEXCON. Acara ini free untuk 500 pendaftar pertama. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui link berikut ini: https://bit.ly/Opexcon-2020
